PBL – BIMTEK NASIONAL PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA AWAL TAHUN ANGGARAN Pada awal tahun anggaran, pengelolaan keuangan daerah memegang peran yang sangat strategis dalam memastikan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Tahapan awal ini menjadi fondasi penting bagi seluruh perangkat daerah untuk memastikan dokumen perencanaan dan penganggaran seperti APBD, DPA, …
PBL – BIMTEK NASIONAL PENINGKATAN KOMPETENSI SIPD UNTUK MENDUKUNG PENYEMPURNAAN RKA TAHUN 2026 Peningkatan kompetensi dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi kebutuhan strategis dalam rangka penyempurnaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026. Melalui Bimbingan Teknis ini, para peserta diharapkan mampu memahami perkembangan terbaru fitur dan regulasi SIPD, termasuk integrasi perencanaan–penganggaran, penyesuaian struktur …
PBL – BIMTEK NASIONAL PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS & HPS STANDAR Penyusunan Spesifikasi Teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan tahapan krusial dalam proses pengadaan barang/jasa yang bertujuan memastikan bahwa kebutuhan pemerintah dapat dipenuhi secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bimtek ini, peserta dibekali pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar penyusunan spesifikasi teknis yang baik, …
PBL – BIMTEK NASIONAL MEMBANGUN KOMUNIKASI PUBLIK YANG EFEKTIF MELALUI KOLABORASI PROTOKOL DAN HUMAS Dalam era keterbukaan informasi dan perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat, kebutuhan akan komunikasi publik yang efektif menjadi semakin penting bagi setiap instansi pemerintah maupun organisasi. Protokol dan Humas memiliki peran strategis sebagai wajah dan suara lembaga dalam membangun citra positif …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL ADAPTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERDASARKAN KOSULIDASI PERPRES 16, 12, DAN 46 TAHUN 2025 Dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemerintah telah mengkonsolidasikan kebijakan pengadaan melalui integrasi dan harmonisasi tiga peraturan presiden, yaitu Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Perpres Nomor 12 Tahun 2021, dan …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL INOVASI PEMBANGUNAN DESA Inovasi pembangunan desa merupakan upaya strategis untuk mendorong percepatan kemajuan desa melalui ide-ide kreatif, pendekatan baru, dan pemanfaatan teknologi yang relevan dengan potensi serta kebutuhan lokal. Dalam konteks otonomi desa dan dukungan Dana Desa, pemerintah desa memiliki ruang yang luas untuk mengembangkan berbagai inovasi yang bersifat partisipatif, …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL ETIKA KEPROTOKOLAN DAN TATA CARA RESMI Etika keprotokolan dan tata cara resmi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, maupun acara resmi di lingkungan lembaga dan organisasi. Keprotokolan adalah serangkaian aturan dalam acara resmi yang mencakup tata penghormatan, tata tempat, tata upacara, dan tata cara lainnya yang diatur secara formal …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL MANAJEMEN KRISIS DAN STRATEGI KEHUMASAN DALAM MENGHADAPI ISU PUBLIK Manajemen krisis merupakan suatu proses yang penting bagi setiap organisasi atau lembaga dalam menghadapi situasi darurat yang dapat mengancam reputasi, keberlangsungan operasional, maupun kepercayaan publik. Krisis bisa datang secara tiba-tiba, baik dari faktor internal seperti kesalahan sistem atau perilaku sumber daya manusia, …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL TEKNIK PENYUSUNAN LAPORAN & PUBLIKASI KINERJA Penyusunan laporan dan publikasi kinerja merupakan elemen penting dalam siklus manajemen kinerja organisasi, khususnya di instansi pemerintahan atau lembaga publik. Laporan kinerja menjadi sarana utama untuk menggambarkan sejauh mana tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah direncanakan berhasil dicapai dalam suatu periode. Sementara itu, publikasi …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL LEGALISASI, BUDGETING, DAN LEGAL DRAFTING PRODUK HUKUM DAERAH Penyusunan produk hukum daerah merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, tiga aspek krusial yang perlu dipahami secara mendalam adalah legalisasi, budgeting, dan legal drafting. Legalisasi merupakan proses …
