LBP – BIMTEK NASIONAL PENYUSUNAN RENCANA KERJA & PENGANGGARAN Materi Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran difokuskan pada peningkatan pemahaman dan kemampuan peserta dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang sistematis, terukur, serta selaras dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Materi ini membahas keterkaitan antara dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, …
LBP – BIMTEK NASIONAL PENGUATAN KAPASITAS DAN PENYELARASAN PROGRAM KERJA DI AWAL TAHUN Bimbingan Teknis dengan tema Penguatan Kapasitas dan Penyelarasan Program Kerja di Awal Tahun merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh perangkat organisasi memiliki pemahaman yang sama terhadap arah kebijakan, prioritas, dan target kinerja yang akan dicapai selama satu tahun anggaran. Kegiatan ini bertujuan …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAHAN DAERAH : STRATEGI DETEKSI RESIKO & KINERJA DAERAH (LKPJ, LPPD, EPPD) Dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD memiliki fungsi strategis dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh kepala daerah. Salah satu bentuk konkret dari fungsi pengawasan ini adalah melalui evaluasi terhadap dokumen pertanggungjawaban kinerja kepala daerah, …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL PENGUATAN PERAN FUNGSI FRAKSI DALAM FUNGSI LEGALISASI, ANGGARAN, DAN PENGAWASAN DPRD Fraksi sebagai unsur penting dalam DPRD memiliki peran strategis dalam menjalankan tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Penguatan peran fraksi menjadi kunci agar DPRD mampu menjalankan fungsinya secara efektif, responsif, dan akuntabel dalam mewakili kepentingan rakyat. Dalam fungsi legislasi, …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL LEGALISASI, BUDGETING, DAN LEGAL DRAFTING PRODUK HUKUM DAERAH Penyusunan produk hukum daerah merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, tiga aspek krusial yang perlu dipahami secara mendalam adalah legalisasi, budgeting, dan legal drafting. Legalisasi merupakan proses …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) SEKERTARIAT DAN PELAYANAN PRIMA KEPADA PIMPINAN DPRD Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD, penguatan sumber daya manusia menjadi aspek yang sangat penting. SDM yang kompeten, adaptif, dan responsif terhadap perubahan dinamika kerja legislatif merupakan kunci utama dalam mendukung kinerja pimpinan DPRD secara optimal. …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA Reformasi birokrasi merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Tujuan utama dari reformasi birokrasi adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat integritas aparatur negara, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Dalam konteks …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL KEARSIPAN ELEKTRONIK UNTUK LAPORAN AKHIR TAHUNAN Dalam era digital saat ini, pengelolaan arsip secara elektronik menjadi kebutuhan yang sangat mendesak, terutama dalam mendukung efektivitas dan efisiensi penyusunan laporan tahunan. Kearsipan elektronik adalah sistem pengelolaan arsip yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip. …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL PENYELESAIAN KONTRAK DAN LAPORAN PENGADAAN Penyelesaian kontrak dan pelaporan pengadaan merupakan tahapan akhir yang sangat penting dalam siklus pengadaan barang dan jasa pemerintah. Proses ini tidak hanya menandai berakhirnya kewajiban antara penyedia dan pengguna anggaran, tetapi juga menjadi dasar dalam akuntabilitas dan pelaporan kegiatan pengadaan secara menyeluruh. Dalam penyelesaian kontrak, penting …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL STRATEGI PENGADAAN EFISIEN DI AKHIR TAHUN Menjelang akhir tahun, proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan maupun instansi swasta kerap menghadapi tantangan waktu yang semakin sempit, meningkatnya volume kegiatan, serta tuntutan realisasi anggaran secara optimal. Untuk itu, diperlukan strategi pengadaan yang efisien agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan …
