LIBIPO – BIMTEK NASIONAL STRATEGI EFEKTIF KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN UNTUK MENINGKATKAN REUTASI DAN KREDIBILITAS LEMBAGA Dalam era keterbukaan informasi dan percepatan arus komunikasi, kehumasan (public relations) dan keprotokolan memegang peran strategis dalam membangun serta menjaga citra positif suatu lembaga. Kehumasan tidak hanya berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara lembaga dengan publik, tetapi juga sebagai garda terdepan …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL INOVASI KEHUMASAN DALAM MENINGKATKAN TRANSPRANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH Dalam era keterbukaan informasi publik yang semakin berkembang, peran kehumasan pemerintah menjadi semakin strategis dan krusial. Inovasi kehumasan diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang dikelola dan disampaikan kepada publik tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mampu membangun kepercayaan masyarakat melalui transparansi dan akuntabilitas. …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL KEARSIPAN ELEKTRONIK UNTUK LAPORAN AKHIR TAHUNAN Dalam era digital saat ini, pengelolaan arsip secara elektronik menjadi kebutuhan yang sangat mendesak, terutama dalam mendukung efektivitas dan efisiensi penyusunan laporan tahunan. Kearsipan elektronik adalah sistem pengelolaan arsip yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip. …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL STRATEGI PENGADAAN EFISIEN DI AKHIR TAHUN Menjelang akhir tahun, proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan maupun instansi swasta kerap menghadapi tantangan waktu yang semakin sempit, meningkatnya volume kegiatan, serta tuntutan realisasi anggaran secara optimal. Untuk itu, diperlukan strategi pengadaan yang efisien agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL AUDIT DAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH UNTUK PENINGKATAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, audit dan pemeriksaan pajak daerah memegang peran strategis yang tidak dapat diabaikan. Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara optimal …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL E-BILLING DAN PELAPORAN PAJAK ELEKTRONIK (E-SPT) Dalam rangka mendukung reformasi perpajakan serta peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengembangkan sistem perpajakan berbasis elektronik. Salah satu implementasi dari modernisasi ini adalah penerapan sistem E-Billing dan pelaporan pajak elektronik (e-SPT). E-Billing merupakan sistem pembayaran pajak secara elektronik yang memudahkan …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI OBJEK PAJAK (SISMIOP) Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak, atau lebih dikenal dengan SISMIOP, merupakan sistem yang dirancang untuk mendukung pengelolaan data administrasi perpajakan daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Latar belakang pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) ini didasari oleh kebutuhan akan pengelolaan data perpajakan yang lebih akurat, transparan, …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah. Mekanisme pemungutan pajak daerah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Proses …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH Bendahara Pemerintah merupakan pegawai yang ditunjuk oleh pemerintah untuk dapat membayarkan belanja barang dan jasa serta modal yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada rekanan pemerintah yang dimana dananya tersebut didapatkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan dapat juga dari sumber …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARAWAN DESA Bendahara Pemerintah merupakan pegawai yang ditunjuk oleh pemerintah untuk dapat membayarkan belanja barang dan jasa serta modal yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada rekanan pemerintah yang dimana dananya tersebut didapatkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan dapat juga dari sumber lainnya. Berikut …
