PBL – BIMTEK NASIONAL INOVASI LAYANAN ARSIP KEPADA PUBLIK Inovasi layanan arsip kepada publik merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi kearsipan yang cepat, mudah, transparan, dan inklusif. Arsip tidak hanya berfungsi sebagai bukti akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai sumber informasi dan memori kolektif bangsa yang memiliki nilai edukatif, historis, dan sosial bagi …
LBP – BIMTEK NASIONAL PENGUATAN KAPASITAS DAN PENYELARASAN PROGRAM KERJA DI AWAL TAHUN Bimbingan Teknis dengan tema Penguatan Kapasitas dan Penyelarasan Program Kerja di Awal Tahun merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh perangkat organisasi memiliki pemahaman yang sama terhadap arah kebijakan, prioritas, dan target kinerja yang akan dicapai selama satu tahun anggaran. Kegiatan ini bertujuan …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL MEKANISME PENYUSUNAN DAN EVALUASI APBD Penyusunan dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan proses penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana publik. Mekanisme penyusunan APBD diawali dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) …
LIBIPO – BIMTEK AKUNTANSI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD Bentuk utama pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah adanya kewajiban Pemda sebagai pengguna anggaran untuk membuat laporan keuangan dan laporan kinerja yang kemudian akan dievaluasi dan diklarifikasi oleh BPK, DPRD dan Kementerian Dalam Negeri. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini merupakan siklus akhir tahunan dalam proses tata kelola pemerintahan. Setelah …
LIBIPO – BIMTEK PENYEDERHANAAN SISTEM PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI DAERAH SESUAI UU NO. 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH. Sejak Januari 2022, Pemerintah Pusat memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UUHKPD). Undang-Undang HKPD akan efektif berlaku pada 5 Januari 2024 dengan terbit dan berlakunya …
LIBIPO -BIMTEK IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (ETPD) SESUAI PERMENDAGRI NO. 56 TAHUN 2021 Pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 mengamanatkan pembentukan, keanggotaan, uraian tugas, dan mekanisme kerja tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah provinsi dan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah kabupaten/kota, serta tata cara implementasi elektronifikasi …
LIBIPO – BIMTEK KETENTUAN DISIPLIN PNS SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NO. 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PNS Pemerintah baru saja menerbitkan aturan terbaru mengenai ketentuan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021, beberapa ketentuan mengenai disiplin PNS yang sebelumnya diatur melalui PP No. 53 tahun 2010 dilakukan penyempurnaan. Dengan …
LIBIPO-BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN KINERJA DAN TRANSFORMASI TEKNOLOGI INFORMASI BIDANG KEPEGAWAIAN Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB No. 6/2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan sistem kerja dan pengelolaan ASN. Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan struktur …
LIBIPO – Bimtek Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menyampaikan Arah Kebijakan Penerapan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai revisi atas PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ruang …
