LIBIPO – BIMTEK NASIONAL IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI OBJEK PAJAK (SISMIOP) Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak, atau lebih dikenal dengan SISMIOP, merupakan sistem yang dirancang untuk mendukung pengelolaan data administrasi perpajakan daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Latar belakang pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) ini didasari oleh kebutuhan akan pengelolaan data perpajakan yang lebih akurat, transparan, …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah. Mekanisme pemungutan pajak daerah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Proses …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH Bendahara Pemerintah merupakan pegawai yang ditunjuk oleh pemerintah untuk dapat membayarkan belanja barang dan jasa serta modal yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada rekanan pemerintah yang dimana dananya tersebut didapatkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan dapat juga dari sumber …
LIBIPO-BIMTEK REVIEW DOKUMEN BLUD PUSKESMAS BERDASARKAN SE Mendagri No. 445/9873/SJ Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 menyatakan bahwa BLUD merupakan sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Sehubungan dengan ditetapkannya Permendagri 79 tahun 2018 …
LIBIPO – BIMTEK PENILAIAN KINERJA BLUD PUSKESMAS Penilaian kinerja BLUD sejalan dengan salah satu persyaratan administratif BLUD yang diatur dalam permendagri tersebut. Ketika pengajuan pembentukan BLUD, kepala unit kerja menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. Setiap tahunnya pemimpin BLUD juga harus melakukan perjanjian kinerja dengan kepala daerah. Dalam …
LIBIPO – BIMTEK PENYUSUNAN SISTEM REMUNERASI BERBASIS KINERJA Remunerasi merupakan salah satu unsur yang cukup penting untuk diketahui oleh para manajer rumah sakit karena menyangkut biaya kehidupan dan penghidupan seluruh karyawan. Seringkali ketidakseimbangan upah, gaji atau insentive antara kelompok dokter, perawat dan yang setara dengan perawat, tenaga admnistratif serta tingkatan manajer rumah sakit menyebabkan terjadinya …
LIBIPO – BIMTEK MANAJEMEN DAN PENGELOLAAN ASET RUMAH SAKIT Salah satu hal yang sering menjadi pertimbangan pasien, selain dari segi pelayanannya adalah fasilitas kesehatan yang ditawarkan. Rumah sakit dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang lengkap dan up-to-date tentunya memiliki peluang lebih besar untuk dirujuk oleh pasien. Rumah sakit perlu mempersiapkan setiap peralatan medis yang diperlukan demi …
LIBIPO – BIMTEK PENERAPAN GIZI SEIMBANG DI RUMAH SAKIT Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh yaitu jenis kelamin, umur dan status kesehatan. Malnutrisi merupakan kondisi ketidakseimbangan antara asupan nutrisi dan sumber energi, baik itu kekurangan maupun kelebihan makronutrien (karbohidrat, protein, lemak) atau mikronutrien (vitamin …
LIBIPO – BIMTEK AKUNTANSI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD Bentuk utama pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah adanya kewajiban Pemda sebagai pengguna anggaran untuk membuat laporan keuangan dan laporan kinerja yang kemudian akan dievaluasi dan diklarifikasi oleh BPK, DPRD dan Kementerian Dalam Negeri. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini merupakan siklus akhir tahunan dalam proses tata kelola pemerintahan. Setelah …
LIBIPO – BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL Per Januari 2015, seluruh instansi pemerintah baik yang ada di pusat maupun di daerah harus sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual (accrual basis). Dasar hukum penerapan SAP berbasis akrual adalah PP No. 71/2010 tentang SAP, sebagai amanat dari UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. …
