LIBIPO – BIMTEK NASIONAL PELAKSANAAN AMDAL RUMAH SAKIT Mengacu pada PP No 22 Tahun 2021 Pasal 3 ayat 3 disebutkan bahwa AMDAL dan UKL-UPL merupakan dasar persetujuan lingkungan. Kemudian pada Pasal 4 menyatakan bahwa Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki Amdal UKL-UPL atau SPPL. Serta pada pasal 5 menyebutkan …
LIBIPO – BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN BLUD Laporan keuangan yang telah disampaiakan harus sesuai dengan kaidah akuntansi dan karektristik laporan keuangan serta kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) agar laporan tersebut dapat diandalkan dan diyakini kebenarannya. Seorang akuntan memiliki peranan yang sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan tersebut, diperlukan tenaga akuntan …
LIBIPO – BIMTEK AKUNTANSI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD Bentuk utama pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah adanya kewajiban Pemda sebagai pengguna anggaran untuk membuat laporan keuangan dan laporan kinerja yang kemudian akan dievaluasi dan diklarifikasi oleh BPK, DPRD dan Kementerian Dalam Negeri. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini merupakan siklus akhir tahunan dalam proses tata kelola pemerintahan. Setelah …
LIBIPO – BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL Per Januari 2015, seluruh instansi pemerintah baik yang ada di pusat maupun di daerah harus sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual (accrual basis). Dasar hukum penerapan SAP berbasis akrual adalah PP No. 71/2010 tentang SAP, sebagai amanat dari UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. …
LIBIPO – BIMTEK IMPELEMTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DALAM PROSES BISNIS PENGANGGARAN DAN AKUNTANSI PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. SIPD dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses pemerintahan daerah, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Salah …
LIBIPO – BIMTEK OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA MENDORONG KEMANDIRIAN DAERAH Pengesahan Undang-undang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah nomor 28 Tahun 2009 (UU PDRD) sangat strategis dan mendasar dibidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan …
LIBIPO – BIMTEK SISTEM AKUNTANSI RUMAH SAKIT Tata kelola rumah sakit yang akan dibangun ataupun yang sudah lama beroperasi memerlukan tata kelola sistem administrasinya secara konsisten dan terus menerus. Data empiris yang ada banyak rumah sakit mengalami kesulitan menata sistem akuntansinya sehingga pertanggung jawaban kinerjanya terutama pelaporan keuangan bagi pihak-pihak berkepentingan mengalami banyak kendala. Banyak …
LIBIPO – BIMTEK PENERAPAN SISTEM, TATA KELOLA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD PADA PUSKESMAS DAN FASILITAS/LAYANAN KESEHATAN Kini Puskesmas dan UPT Dinkes lainnya harus berstatus Badan Layanan Uumum Daerah (BLUD), dikarenakan ada kebijakan dari Pemerintah Pusat bahwa BPJS akan melakukan transfer dana ke Puskesmas, yang dapat diakui sebagai pendapatan Puskesmas, yang sering disebut dana kapitasi BPJS. …
LIBIPO – BIMTEK IMPLEMENTASI SISTEM KAPITASI DAN SISTEM INA-CBGS PADA FASILITAS KESEHATAN Sistem pembayaran dalam sektor pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan layanan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, Sistem Kapitasi dan Sistem INA-CBGs (Classification-Based Groups) telah menjadi sorotan utama dalam upaya transformasi sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Kedua …
LIBIPO – BIMTEK PENYEDERHANAAN SISTEM PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI DAERAH SESUAI UU NO. 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH. Sejak Januari 2022, Pemerintah Pusat memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UUHKPD). Undang-Undang HKPD akan efektif berlaku pada 5 Januari 2024 dengan terbit dan berlakunya …
