LIBIPO – BIMTEK PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN (PMKP) DI RUMAH SAKIT Peningkatan mutu secara menyeluruh adalah memperkecil risiko pada pasien dan petugas kesehatan secara berkesinambungan. Sejalan dengan peningkatan mutu pelayanan, keselamatan telah menjadi isu global termasuk juga untuk rumah sakit. Ada lima isu penting yang terkait dengan keselamatan di rumah sakit yaitu : keselamatan pasien, …
LIBIPO – BIMTEK PENERAPAN GIZI SEIMBANG DI RUMAH SAKIT Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh yaitu jenis kelamin, umur dan status kesehatan. Malnutrisi merupakan kondisi ketidakseimbangan antara asupan nutrisi dan sumber energi, baik itu kekurangan maupun kelebihan makronutrien (karbohidrat, protein, lemak) atau mikronutrien (vitamin …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL PELAKSANAAN AMDAL RUMAH SAKIT Mengacu pada PP No 22 Tahun 2021 Pasal 3 ayat 3 disebutkan bahwa AMDAL dan UKL-UPL merupakan dasar persetujuan lingkungan. Kemudian pada Pasal 4 menyatakan bahwa Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki Amdal UKL-UPL atau SPPL. Serta pada pasal 5 menyebutkan …
LIBIPO – BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN BLUD Laporan keuangan yang telah disampaiakan harus sesuai dengan kaidah akuntansi dan karektristik laporan keuangan serta kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) agar laporan tersebut dapat diandalkan dan diyakini kebenarannya. Seorang akuntan memiliki peranan yang sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan tersebut, diperlukan tenaga akuntan …
LIBIPO – BIMTEK AKUNTANSI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD Bentuk utama pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah adanya kewajiban Pemda sebagai pengguna anggaran untuk membuat laporan keuangan dan laporan kinerja yang kemudian akan dievaluasi dan diklarifikasi oleh BPK, DPRD dan Kementerian Dalam Negeri. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini merupakan siklus akhir tahunan dalam proses tata kelola pemerintahan. Setelah …
LIBIPO – BIMTEK IMPELEMTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DALAM PROSES BISNIS PENGANGGARAN DAN AKUNTANSI PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. SIPD dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses pemerintahan daerah, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Salah …
LIBIPO – BIMTEK OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA MENDORONG KEMANDIRIAN DAERAH Pengesahan Undang-undang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah nomor 28 Tahun 2009 (UU PDRD) sangat strategis dan mendasar dibidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan …
LIBIPO – BIMTEK PERLINDUNGAN, PEMELIHARAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP VITAL KHUSUS PEMERINTAH DAERAH Arsip memegang peran sangat penting dalam organisasi, karena arsip merupakan aset vital bagi pemerintah terutama terkait ketika ada pemeriksaan dari BPK maupun BPKP, maka pengelolaan arsip tidak hanya menata, menyimpan dan menemukan kembali, tetapi bagaimana cara pengamanan, perlindungan terhadap isi informasi maupun fisik …
LIBIPO – BIMTEK SISTEM AKUNTANSI RUMAH SAKIT Tata kelola rumah sakit yang akan dibangun ataupun yang sudah lama beroperasi memerlukan tata kelola sistem administrasinya secara konsisten dan terus menerus. Data empiris yang ada banyak rumah sakit mengalami kesulitan menata sistem akuntansinya sehingga pertanggung jawaban kinerjanya terutama pelaporan keuangan bagi pihak-pihak berkepentingan mengalami banyak kendala. Banyak …
LIBIPO – BIMTEK PENERAPAN SISTEM, TATA KELOLA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD PADA PUSKESMAS DAN FASILITAS/LAYANAN KESEHATAN Kini Puskesmas dan UPT Dinkes lainnya harus berstatus Badan Layanan Uumum Daerah (BLUD), dikarenakan ada kebijakan dari Pemerintah Pusat bahwa BPJS akan melakukan transfer dana ke Puskesmas, yang dapat diakui sebagai pendapatan Puskesmas, yang sering disebut dana kapitasi BPJS. …
