LIBIPO – BIMTEK NASIONAL MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah. Mekanisme pemungutan pajak daerah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Proses …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH Bendahara Pemerintah merupakan pegawai yang ditunjuk oleh pemerintah untuk dapat membayarkan belanja barang dan jasa serta modal yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada rekanan pemerintah yang dimana dananya tersebut didapatkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan dapat juga dari sumber …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARAWAN DESA Bendahara Pemerintah merupakan pegawai yang ditunjuk oleh pemerintah untuk dapat membayarkan belanja barang dan jasa serta modal yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada rekanan pemerintah yang dimana dananya tersebut didapatkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan dapat juga dari sumber lainnya. Berikut …
LIBIPO-BIMTEK REVIEW DOKUMEN BLUD PUSKESMAS BERDASARKAN SE Mendagri No. 445/9873/SJ Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 menyatakan bahwa BLUD merupakan sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Sehubungan dengan ditetapkannya Permendagri 79 tahun 2018 …
LIBIPO – BIMTEK PENILAIAN KINERJA BLUD PUSKESMAS Penilaian kinerja BLUD sejalan dengan salah satu persyaratan administratif BLUD yang diatur dalam permendagri tersebut. Ketika pengajuan pembentukan BLUD, kepala unit kerja menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. Setiap tahunnya pemimpin BLUD juga harus melakukan perjanjian kinerja dengan kepala daerah. Dalam …
LIBIPO – BIMTEK PENYUSUNAN SISTEM REMUNERASI BERBASIS KINERJA Remunerasi merupakan salah satu unsur yang cukup penting untuk diketahui oleh para manajer rumah sakit karena menyangkut biaya kehidupan dan penghidupan seluruh karyawan. Seringkali ketidakseimbangan upah, gaji atau insentive antara kelompok dokter, perawat dan yang setara dengan perawat, tenaga admnistratif serta tingkatan manajer rumah sakit menyebabkan terjadinya …
LIBIPO – BIMTEK MANAJEMEN DAN PENGELOLAAN ASET RUMAH SAKIT Salah satu hal yang sering menjadi pertimbangan pasien, selain dari segi pelayanannya adalah fasilitas kesehatan yang ditawarkan. Rumah sakit dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang lengkap dan up-to-date tentunya memiliki peluang lebih besar untuk dirujuk oleh pasien. Rumah sakit perlu mempersiapkan setiap peralatan medis yang diperlukan demi …
LIBIPO – BIMTEK PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN (PMKP) DI RUMAH SAKIT Peningkatan mutu secara menyeluruh adalah memperkecil risiko pada pasien dan petugas kesehatan secara berkesinambungan. Sejalan dengan peningkatan mutu pelayanan, keselamatan telah menjadi isu global termasuk juga untuk rumah sakit. Ada lima isu penting yang terkait dengan keselamatan di rumah sakit yaitu : keselamatan pasien, …
LIBIPO – BIMTEK PENERAPAN GIZI SEIMBANG DI RUMAH SAKIT Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh yaitu jenis kelamin, umur dan status kesehatan. Malnutrisi merupakan kondisi ketidakseimbangan antara asupan nutrisi dan sumber energi, baik itu kekurangan maupun kelebihan makronutrien (karbohidrat, protein, lemak) atau mikronutrien (vitamin …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL PELAKSANAAN AMDAL RUMAH SAKIT Mengacu pada PP No 22 Tahun 2021 Pasal 3 ayat 3 disebutkan bahwa AMDAL dan UKL-UPL merupakan dasar persetujuan lingkungan. Kemudian pada Pasal 4 menyatakan bahwa Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki Amdal UKL-UPL atau SPPL. Serta pada pasal 5 menyebutkan …
