PBL – BIMTEK NASIONAL PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS, INAKTIF, DAN STATIS Pengelolaan arsip dinamis, inaktif, dan statis merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola administrasi yang tertib, akuntabel, dan berkelanjutan. Arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media memiliki nilai guna yang berbeda sesuai dengan siklus hidupnya. Oleh karena itu, pengelolaan arsip harus …
PBL – BIMTEK NASIONAL PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas, profesionalisme, dan kinerja pegawai dalam menghadapi dinamika tugas pemerintahan yang semakin kompleks. Materi BIMTEK ini difokuskan pada pemahaman kebijakan pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip merit system, manajemen talenta, serta kewajiban pengembangan kompetensi …
PBL – BIMTEK NASIONAL CAPACTY BUILDING & PENINGKATAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) Capacity building merupakan proses strategis dalam meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Di tengah dinamika perubahan kebijakan, tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi, serta perkembangan teknologi informasi, ASN dituntut untuk memiliki …
PBL – BIMTEK NASIONAL INOVASI LAYANAN ARSIP KEPADA PUBLIK Inovasi layanan arsip kepada publik merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi kearsipan yang cepat, mudah, transparan, dan inklusif. Arsip tidak hanya berfungsi sebagai bukti akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai sumber informasi dan memori kolektif bangsa yang memiliki nilai edukatif, historis, dan sosial bagi …
PBL – BIMTEK NASIONAL EKOWISATA DAN PARIWISATA RAMAH LINGKUNGAN Ekowisata dan pariwisata ramah lingkungan merupakan pendekatan pengembangan pariwisata yang menekankan pada keseimbangan antara pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan keberlanjutan ekonomi. Konsep ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif aktivitas wisata terhadap alam dan budaya setempat, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar destinasi. Dalam konteks …
PBL – BIMTEK NASIONAL PENGADAAN BERBASIS DATA & MONITORING REAL TIME Pengadaan Berbasis Data & Monitoring Real Time merupakan pendekatan modern dalam pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menekankan pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan serta pengawasan proses pengadaan secara berkelanjutan dan transparan. Pendekatan ini sejalan dengan arah transformasi digital pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas, …
PBL – BIMTEK NASIONAL INOVASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK & KETERBUKAAN INFORMASI Inovasi Layanan Informasi Publik dan Keterbukaan Informasi merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Di era keterbukaan dan digitalisasi informasi saat ini, badan publik dituntut tidak hanya memenuhi kewajiban penyediaan informasi, tetapi juga mampu menyajikannya secara cepat, …
PBL – BIMTEK NASIONAL DISIPLIN, INTEGRITAS, DAN BUDAYA KERJA ASN Disiplin, integritas, dan budaya kerja merupakan fondasi utama dalam membangun aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, berkarakter, dan berorientasi pada pelayanan publik. Disiplin ASN tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap jam kerja dan aturan kedinasan, tetapi juga mencakup ketaatan pada peraturan perundang-undangan, tanggung jawab terhadap …
PBL – BIMTEK NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN IBU & ANAK SERTA GIZI MASYARAKAT Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta Gizi Masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menurunkan angka kematian ibu dan anak. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, …
PBL – BIMTEK NASIONAL STRATEGI MENGHADAPI PEMERIKSAAN PAJAK Pemeriksaan pajak merupakan salah satu kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak. Kurangnya pemahaman terhadap prosedur, hak, dan kewajiban dalam pemeriksaan pajak sering menimbulkan risiko koreksi pajak, sanksi administrasi, bahkan sengketa pajak. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan strategi yang tepat agar wajib …
