LBP – BIMTEK NASIONAL PENINGKATAN TATA KELOLA KEARSIPAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL Peningkatan tata kelola kearsipan yang efektif dan akuntabel merupakan bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan administrasi yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Arsip tidak hanya berfungsi sebagai bukti kegiatan dan transaksi organisasi, tetapi juga sebagai sumber informasi dan memori institusi yang memiliki nilai guna …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL LEGALISASI, BUDGETING, DAN LEGAL DRAFTING PRODUK HUKUM DAERAH Penyusunan produk hukum daerah merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, tiga aspek krusial yang perlu dipahami secara mendalam adalah legalisasi, budgeting, dan legal drafting. Legalisasi merupakan proses …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL PENYELESAIAN KONTRAK DAN LAPORAN PENGADAAN Penyelesaian kontrak dan pelaporan pengadaan merupakan tahapan akhir yang sangat penting dalam siklus pengadaan barang dan jasa pemerintah. Proses ini tidak hanya menandai berakhirnya kewajiban antara penyedia dan pengguna anggaran, tetapi juga menjadi dasar dalam akuntabilitas dan pelaporan kegiatan pengadaan secara menyeluruh. Dalam penyelesaian kontrak, penting …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL STRATEGI PENGADAAN EFISIEN DI AKHIR TAHUN Menjelang akhir tahun, proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan maupun instansi swasta kerap menghadapi tantangan waktu yang semakin sempit, meningkatnya volume kegiatan, serta tuntutan realisasi anggaran secara optimal. Untuk itu, diperlukan strategi pengadaan yang efisien agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL LEGALISASI DAN LEGAL DRAFTING PRODUK HUKUM DAERAH Dalam rangka meningkatkan kualitas produk hukum daerah, pemahaman mendalam mengenai legalisasi dan legal drafting menjadi hal yang sangat penting bagi aparatur pemerintah daerah, khususnya bagi pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan, bagian hukum, dan perangkat daerah terkait. Legal drafting merupakan proses penyusunan naskah hukum yang …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL AUDIT DAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH UNTUK PENINGKATAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, audit dan pemeriksaan pajak daerah memegang peran strategis yang tidak dapat diabaikan. Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara optimal …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI OBJEK PAJAK (SISMIOP) Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak, atau lebih dikenal dengan SISMIOP, merupakan sistem yang dirancang untuk mendukung pengelolaan data administrasi perpajakan daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Latar belakang pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) ini didasari oleh kebutuhan akan pengelolaan data perpajakan yang lebih akurat, transparan, …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah. Mekanisme pemungutan pajak daerah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Proses …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH Bendahara Pemerintah merupakan pegawai yang ditunjuk oleh pemerintah untuk dapat membayarkan belanja barang dan jasa serta modal yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada rekanan pemerintah yang dimana dananya tersebut didapatkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan dapat juga dari sumber …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARAWAN DESA Bendahara Pemerintah merupakan pegawai yang ditunjuk oleh pemerintah untuk dapat membayarkan belanja barang dan jasa serta modal yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada rekanan pemerintah yang dimana dananya tersebut didapatkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan dapat juga dari sumber lainnya. Berikut …
