LIBIPO – BIMTEK NASIONAL KEARSIPAN ELEKTRONIK UNTUK LAPORAN AKHIR TAHUNAN Dalam era digital saat ini, pengelolaan arsip secara elektronik menjadi kebutuhan yang sangat mendesak, terutama dalam mendukung efektivitas dan efisiensi penyusunan laporan tahunan. Kearsipan elektronik adalah sistem pengelolaan arsip yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip. …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL PENYELESAIAN KONTRAK DAN LAPORAN PENGADAAN Penyelesaian kontrak dan pelaporan pengadaan merupakan tahapan akhir yang sangat penting dalam siklus pengadaan barang dan jasa pemerintah. Proses ini tidak hanya menandai berakhirnya kewajiban antara penyedia dan pengguna anggaran, tetapi juga menjadi dasar dalam akuntabilitas dan pelaporan kegiatan pengadaan secara menyeluruh. Dalam penyelesaian kontrak, penting …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL STRATEGI PENGADAAN EFISIEN DI AKHIR TAHUN Menjelang akhir tahun, proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan maupun instansi swasta kerap menghadapi tantangan waktu yang semakin sempit, meningkatnya volume kegiatan, serta tuntutan realisasi anggaran secara optimal. Untuk itu, diperlukan strategi pengadaan yang efisien agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL LEGALISASI DAN LEGAL DRAFTING PRODUK HUKUM DAERAH Dalam rangka meningkatkan kualitas produk hukum daerah, pemahaman mendalam mengenai legalisasi dan legal drafting menjadi hal yang sangat penting bagi aparatur pemerintah daerah, khususnya bagi pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan, bagian hukum, dan perangkat daerah terkait. Legal drafting merupakan proses penyusunan naskah hukum yang …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL MEKANISME PENYUSUNAN DAN EVALUASI APBD Penyusunan dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan proses penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana publik. Mekanisme penyusunan APBD diawali dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) …
LIBIPO – BIMTEK AKUNTANSI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD Bentuk utama pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah adanya kewajiban Pemda sebagai pengguna anggaran untuk membuat laporan keuangan dan laporan kinerja yang kemudian akan dievaluasi dan diklarifikasi oleh BPK, DPRD dan Kementerian Dalam Negeri. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini merupakan siklus akhir tahunan dalam proses tata kelola pemerintahan. Setelah …
LIBIPO – BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL Per Januari 2015, seluruh instansi pemerintah baik yang ada di pusat maupun di daerah harus sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual (accrual basis). Dasar hukum penerapan SAP berbasis akrual adalah PP No. 71/2010 tentang SAP, sebagai amanat dari UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. …
LIBIPO – BIMTEK IMPELEMTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DALAM PROSES BISNIS PENGANGGARAN DAN AKUNTANSI PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. SIPD dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses pemerintahan daerah, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Salah …
LIBIPO – BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan kewajiban Pemda yang dilakukan oleh Pemda selama satu periode pelaporan untuk menyediakan informasi keuangan daerah yang bermanfaat bagi manajer publik daerah (Kepala Daerah dan DPRD) dalam rangka pengambilan kebijakan fiskal pemerintah daerah. Tujuan …
LIBIPO – BIMTEK KETENTUAN DISIPLIN PNS SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NO. 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PNS Pemerintah baru saja menerbitkan aturan terbaru mengenai ketentuan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021, beberapa ketentuan mengenai disiplin PNS yang sebelumnya diatur melalui PP No. 53 tahun 2010 dilakukan penyempurnaan. Dengan …
