PBL – BIMTEK NASIONAL INOVASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK & KETERBUKAAN INFORMASI Inovasi Layanan Informasi Publik dan Keterbukaan Informasi merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Di era keterbukaan dan digitalisasi informasi saat ini, badan publik dituntut tidak hanya memenuhi kewajiban penyediaan informasi, tetapi juga mampu menyajikannya secara cepat, …
LBP – BIMTEK NASIONAL KOMUNIKASI PUBLIK DAN MEDIA HANDLING EFEKTIF Komunikasi Publik dan Media Handling yang Efektif merupakan kompetensi strategis yang wajib dimiliki oleh aparatur pemerintah dan praktisi kehumasan dalam rangka membangun kepercayaan publik serta menjaga citra positif institusi. Komunikasi publik tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai alat untuk membangun pemahaman, …
PBL – BIMTEK NASIONAL PEMAMFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) UNTUK KEHUMASAN PEMERINTAH Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam kehumasan pemerintah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik di era digital. AI membantu instansi pemerintah dalam mengelola informasi secara cepat, akurat, dan berbasis data, sehingga pesan kebijakan dapat disampaikan kepada masyarakat dengan lebih tepat sasaran. Kehadiran AI …
PBL – BIMTEK NASIONAL MEMBANGUN KOMUNIKASI PUBLIK YANG EFEKTIF MELALUI KOLABORASI PROTOKOL DAN HUMAS Dalam era keterbukaan informasi dan perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat, kebutuhan akan komunikasi publik yang efektif menjadi semakin penting bagi setiap instansi pemerintah maupun organisasi. Protokol dan Humas memiliki peran strategis sebagai wajah dan suara lembaga dalam membangun citra positif …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL ETIKA KEPROTOKOLAN DAN TATA CARA RESMI Etika keprotokolan dan tata cara resmi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, maupun acara resmi di lingkungan lembaga dan organisasi. Keprotokolan adalah serangkaian aturan dalam acara resmi yang mencakup tata penghormatan, tata tempat, tata upacara, dan tata cara lainnya yang diatur secara formal …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL MANAJEMEN KRISIS DAN STRATEGI KEHUMASAN DALAM MENGHADAPI ISU PUBLIK Manajemen krisis merupakan suatu proses yang penting bagi setiap organisasi atau lembaga dalam menghadapi situasi darurat yang dapat mengancam reputasi, keberlangsungan operasional, maupun kepercayaan publik. Krisis bisa datang secara tiba-tiba, baik dari faktor internal seperti kesalahan sistem atau perilaku sumber daya manusia, …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL TEKNIK PENYUSUNAN LAPORAN & PUBLIKASI KINERJA Penyusunan laporan dan publikasi kinerja merupakan elemen penting dalam siklus manajemen kinerja organisasi, khususnya di instansi pemerintahan atau lembaga publik. Laporan kinerja menjadi sarana utama untuk menggambarkan sejauh mana tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah direncanakan berhasil dicapai dalam suatu periode. Sementara itu, publikasi …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL STRATEGI EFEKTIF KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN UNTUK MENINGKATKAN REUTASI DAN KREDIBILITAS LEMBAGA Dalam era keterbukaan informasi dan percepatan arus komunikasi, kehumasan (public relations) dan keprotokolan memegang peran strategis dalam membangun serta menjaga citra positif suatu lembaga. Kehumasan tidak hanya berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara lembaga dengan publik, tetapi juga sebagai garda terdepan …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL INOVASI KEHUMASAN DALAM MENINGKATKAN TRANSPRANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH Dalam era keterbukaan informasi publik yang semakin berkembang, peran kehumasan pemerintah menjadi semakin strategis dan krusial. Inovasi kehumasan diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang dikelola dan disampaikan kepada publik tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mampu membangun kepercayaan masyarakat melalui transparansi dan akuntabilitas. …
LIBIPO – BIMTEK DAN DIKLAT PEDOMAN KEPROTOKOLAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 16 TAHUN 2024 Bimtek Dan Diklat Pedoman Keprotokolan Berdasarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2024. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Keprotokolan. Peraturan ini …
