Jul 02
LIBIPO – BIMTEK OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA MENDORONG KEMANDIRIAN DAERAH Pengesahan Undang-undang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah nomor 28 Tahun 2009 (UU PDRD) sangat strategis dan mendasar dibidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan …
Jun 30
LIBIPO – BIMTEK PENYEDERHANAAN SISTEM PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI DAERAH SESUAI UU NO. 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH. Sejak Januari 2022, Pemerintah Pusat memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UUHKPD). Undang-Undang HKPD akan efektif berlaku pada 5 Januari 2024 dengan terbit dan berlakunya …
Jun 22
LIBIPO-BIMTEK PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan tata kelola keuangan daerah dengan menghadirkan regulasi yang relevan dan berdaya guna. Sejalan dengan komitmen tersebut, pada tahun 2023, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah …
Jun 20
LIBIPO-PEDOMAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN PEMERINTAH DAERAH Paradigma terkait perpajakan bagi bendahara dan instansi pemerintah daerah berubah sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-231/PMK.03/2019. Beberapa hal yang diatur dalam PMK tersebut adalah tentang Tata Cara Pendaftaran & Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, & Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah. Pada dasarnya …
