LBP – BIMTEK NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PENERAPAN PP 35 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diterbitkan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). PP ini menjadi landasan …
PBL – BIMTEK NASIONAL STRATEGI MENGHADAPI PEMERIKSAAN PAJAK Pemeriksaan pajak merupakan salah satu kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak. Kurangnya pemahaman terhadap prosedur, hak, dan kewajiban dalam pemeriksaan pajak sering menimbulkan risiko koreksi pajak, sanksi administrasi, bahkan sengketa pajak. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan strategi yang tepat agar wajib …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL AUDIT DAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH UNTUK PENINGKATAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, audit dan pemeriksaan pajak daerah memegang peran strategis yang tidak dapat diabaikan. Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara optimal …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL E-BILLING DAN PELAPORAN PAJAK ELEKTRONIK (E-SPT) Dalam rangka mendukung reformasi perpajakan serta peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengembangkan sistem perpajakan berbasis elektronik. Salah satu implementasi dari modernisasi ini adalah penerapan sistem E-Billing dan pelaporan pajak elektronik (e-SPT). E-Billing merupakan sistem pembayaran pajak secara elektronik yang memudahkan …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI OBJEK PAJAK (SISMIOP) Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak, atau lebih dikenal dengan SISMIOP, merupakan sistem yang dirancang untuk mendukung pengelolaan data administrasi perpajakan daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Latar belakang pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) ini didasari oleh kebutuhan akan pengelolaan data perpajakan yang lebih akurat, transparan, …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah. Mekanisme pemungutan pajak daerah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Proses …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH Bendahara Pemerintah merupakan pegawai yang ditunjuk oleh pemerintah untuk dapat membayarkan belanja barang dan jasa serta modal yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada rekanan pemerintah yang dimana dananya tersebut didapatkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan dapat juga dari sumber …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARAWAN DESA Bendahara Pemerintah merupakan pegawai yang ditunjuk oleh pemerintah untuk dapat membayarkan belanja barang dan jasa serta modal yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada rekanan pemerintah yang dimana dananya tersebut didapatkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan dapat juga dari sumber lainnya. Berikut …
LIBIPO – BIMTEK OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA MENDORONG KEMANDIRIAN DAERAH Pengesahan Undang-undang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah nomor 28 Tahun 2009 (UU PDRD) sangat strategis dan mendasar dibidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan …
LIBIPO – BIMTEK PENYEDERHANAAN SISTEM PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI DAERAH SESUAI UU NO. 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH. Sejak Januari 2022, Pemerintah Pusat memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UUHKPD). Undang-Undang HKPD akan efektif berlaku pada 5 Januari 2024 dengan terbit dan berlakunya …
