LIBIPO – BIMTEK NASIONAL MANEJEMEN ADMINISTRASI SEKERTARIAT Manajemen administrasi sekretariat merupakan fondasi penting dalam mendukung kelancaran operasional sebuah instansi atau organisasi. Salah satu tugas utama sekretariat adalah mengelola kegiatan rapat secara efektif dan efisien. Pengelolaan rapat tidak hanya sebatas pada penyusunan undangan dan notulen, tetapi juga mencakup perencanaan agenda, koordinasi peserta, penyediaan sarana dan prasarana, …
Category: Bimtek DPRD & SETWAN
Bimtek Pengelolaan Dana
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL PENGELOLAAN DANA RESES, DANA HIBAH, DAN BANTUAN SOSIAL (BANSOS) Pengelolaan dana publik seperti dana reses, dana hibah, dan bantuan sosial (bansos) merupakan bagian penting dari tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dana reses adalah anggaran yang diberikan kepada anggota legislatif untuk menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. …
Bimtek Legalisasi dan Legal Drafting Produk Hukum Daerah
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL LEGALISASI DAN LEGAL DRAFTING PRODUK HUKUM DAERAH Dalam rangka meningkatkan kualitas produk hukum daerah, pemahaman mendalam mengenai legalisasi dan legal drafting menjadi hal yang sangat penting bagi aparatur pemerintah daerah, khususnya bagi pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan, bagian hukum, dan perangkat daerah terkait. Legal drafting merupakan proses penyusunan naskah hukum yang …
Bimtek Penyusunan Tata Tertib DPRD
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD BERDASARKAN PP NOMOR 12 TAHUN 2018 Penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan aspek fundamental dalam membangun kelembagaan legislatif daerah yang tertib, demokratis, dan akuntabel. Tata tertib DPRD berfungsi sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban anggota DPRD, serta dalam pengambilan keputusan …
Bimtek Mekanisme Penyusunan dan Evaluasi APBD
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL MEKANISME PENYUSUNAN DAN EVALUASI APBD Penyusunan dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan proses penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana publik. Mekanisme penyusunan APBD diawali dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) …
- 1
- 2






