LIBIPO – BIMTEK NASIONAL PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN PENGEMBANGAN BUMDES Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa merupakan fondasi penting dalam mendorong kemandirian lokal dan mengurangi ketergantungan pada pihak luar. Salah satu instrumen strategis yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes dibentuk sebagai lembaga ekonomi desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA DAN MEDIASI DI TINGKAT DESA Penyelesaian sengketa di tingkat desa merupakan bagian penting dari upaya menciptakan ketertiban, keadilan, dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Sengketa yang terjadi di desa, baik antarindividu, kelompok, maupun antarwarga dengan pemerintah desa, perlu ditangani secara bijaksana melalui pendekatan yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Salah satu …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL PARALEGAL HUKUM DESA Pemerintah berupaya agar masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan bantuan hukum. Pemenuhan akses terhadap keadilan (access to justice) tersebut, salah satunya didorong melalui optimalisasi peran Paralegal di tingkat desa. Paralegal ‘Desa’ diharapkan akan membantu warga desa yang mengalami persoalan di bidang hukum. Keberadaan Paralegal diharapkan bisa lebih berdampak terhadap …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARAWAN DESA Bendahara Pemerintah merupakan pegawai yang ditunjuk oleh pemerintah untuk dapat membayarkan belanja barang dan jasa serta modal yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada rekanan pemerintah yang dimana dananya tersebut didapatkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan dapat juga dari sumber lainnya. Berikut …
LIBIPO – BIMTEK PEMBUATAN MONOGRAFI DESA BAGI APARAT KECAMATAN DAN DESA Salah satu upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang responsif, transparan dan akuntabel sangat ditentukan oleh keberadaan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional, serta optimalisasi tentang Pelayanan Administrasi terutama dalam menyiapkan database dan monografi dan membantu meningkatkan kemampuan manajemen dan kapasitas aparatur kecamatan dan …
BIMTEK – PENINGKATAN KAPASITAS DAN PERAN TP – PKK DALAM MEMAKSIMALKAN PEMBANGUNAN DESA Upaya mengimplementasikan Undang-Undang Desa, Pemerintah telah mengundangkan berbagai regulasi pelaksanaan dan menetapkan berbagai kebijakan teknis. Dengan pengundangan Undang-Undang Desa berikut peraturan pelaksanaan dan kebijakan teknisnya sejatinya adalah masuk akal untuk berharap bahwa telah dicapai perubahan dan kemajuan signifikan di Desa baik dalam …
LIBIPO – BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS TP – PKK DI BIDANG TATA KELOLA DESA seperti belum optimalnya pemahaman terhadap regulasi/kebijakan tata kelola pemerintahan desa; belum optimalnya pemahaman terhadap regulasi/kebijakan perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa dan penyusunan peraturan desa. Perlu adanya pengetahuan tentang peran TP- PKK dalam membantu tata kelola desa yang menjadi peran dan kewenangannya …
LIBIPO – BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA USAHA BUMDES Penyusunan rencana usaha BUMDes penting dibuat sebagai dasar panduan guna menentukan aktivitas usaha kedepan yang menguntungkan. Penyusunan rencana bisnis yang logis dan berdasarkan informasi pasar memungkinkan tujuan BUMDes dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pada dasarnya rencana usaha (business plan) menggambarkan aktivitas usaha yang akan dijalankan pada periode …
LIBIPO – BIMTEK DAN STUDI TIRU TERKAIT PENGELOLAAN STATUS DESA (INDEKS DESA MEMBANGUN) Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga Indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Tujuanya ialah untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; Menyediakan data dan informasi dasar bagi Pembangunan Desa. Kegiatan Pelatihan …
LIBIPO – BIMTEK PENYUSUNAN PERATURAN DESA Upaya dalam mengatur dan mengurus kepentingan dan pelayanan masyarakat, Pemerintahan Desa berhak membuat regulasi sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi kampungnya. Produk Hukum Desa merupakan modal utama dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan alat untuk memperlancar jalannya pemerintahan di Desa serta juga sebagai pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di …
