LBP – BIMTEK NASIONAL PENYUSUNAN RENCANA KERJA & PENGANGGARAN Materi Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran difokuskan pada peningkatan pemahaman dan kemampuan peserta dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang sistematis, terukur, serta selaras dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Materi ini membahas keterkaitan antara dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, …
LBP – BIMTEK NASIONAL PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA Perencanaan dan penganggaran desa merupakan proses penting yang menentukan arah pembangunan desa dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Proses ini dimulai dengan penyusunan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) sebagai dokumen perencanaan untuk enam tahun, yang menjadi dasar bagi kepala desa dalam merumuskan visi dan misi pembangunan …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL INOVASI PEMBANGUNAN DESA Inovasi pembangunan desa merupakan upaya strategis untuk mendorong percepatan kemajuan desa melalui ide-ide kreatif, pendekatan baru, dan pemanfaatan teknologi yang relevan dengan potensi serta kebutuhan lokal. Dalam konteks otonomi desa dan dukungan Dana Desa, pemerintah desa memiliki ruang yang luas untuk mengembangkan berbagai inovasi yang bersifat partisipatif, …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL, MITIGASI BENCANA, DAN PROGRAM NASIONAL Penggunaan Dana Desa harus selaras dengan prioritas nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi, memperkuat ketahanan desa terhadap bencana, serta mendukung pelaksanaan program-program nasional. Dalam konteks pemulihan ekonomi nasional, Dana Desa diarahkan untuk mendukung kegiatan …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA (DD) DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana Desa yang bersumber dari APBN dan ADD yang berasal dari APBD kabupaten/kota wajib …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL SISTEM INFORMASI DESA DAN DIGITALISASI LAYANAN DESA Dalam era transformasi digital saat ini, desa-desa di Indonesia dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan desa. Sistem Informasi Desa (SID) menjadi solusi strategis yang memungkinkan pemerintah desa untuk mengelola data secara terstruktur, akurat, …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL PENYUSUNAN DAN EVALUASI RPJMDES, RKPDES, APBDES Penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif membutuhkan perencanaan pembangunan yang terstruktur. Dalam konteks ini, dokumen perencanaan desa seperti RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), dan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) menjadi instrumen penting yang harus disusun secara …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL PENINGKATAN KAPASITAS BPD DALAM FUNGSI PENGAWASAN Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Untuk itu, peningkatan kapasitas anggota BPD sangat penting agar mereka dapat memahami dan menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, transparan, dan akuntabel. …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL PENGUATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (PKK, KARANG TARUNA, RT/RW) Lembaga kemasyarakatan desa merupakan pilar penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Keberadaan organisasi seperti PKK, Karang Taruna, dan RT/RW menjadi ujung tombak dalam menyampaikan program pemerintah, menampung aspirasi warga, serta menciptakan kohesi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penguatan …
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL MANAJEMEN ASET DESA DAN INVENTARISASI BARANG MILIK DESA Manajemen aset desa merupakan serangkaian kegiatan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan penghapusan aset yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Aset desa, yang secara resmi disebut Barang Milik Desa (BMD), mencakup tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan …
