Jul 09
LIBIPO – BIMTEK PEMBUATAN MONOGRAFI DESA BAGI APARAT KECAMATAN DAN DESA Salah satu upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang responsif, transparan dan akuntabel sangat ditentukan oleh keberadaan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional, serta optimalisasi tentang Pelayanan Administrasi terutama dalam menyiapkan database dan monografi dan membantu meningkatkan kemampuan manajemen dan kapasitas aparatur kecamatan dan …
Jul 06
BIMTEK – PENINGKATAN KAPASITAS DAN PERAN TP – PKK DALAM MEMAKSIMALKAN PEMBANGUNAN DESA Upaya mengimplementasikan Undang-Undang Desa, Pemerintah telah mengundangkan berbagai regulasi pelaksanaan dan menetapkan berbagai kebijakan teknis. Dengan pengundangan Undang-Undang Desa berikut peraturan pelaksanaan dan kebijakan teknisnya sejatinya adalah masuk akal untuk berharap bahwa telah dicapai perubahan dan kemajuan signifikan di Desa baik dalam …
Jul 04
LIBIPO – BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS TP – PKK DI BIDANG TATA KELOLA DESA seperti belum optimalnya pemahaman terhadap regulasi/kebijakan tata kelola pemerintahan desa; belum optimalnya pemahaman terhadap regulasi/kebijakan perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa dan penyusunan peraturan desa. Perlu adanya pengetahuan tentang peran TP- PKK dalam membantu tata kelola desa yang menjadi peran dan kewenangannya …
Jul 04
LIBIPO – BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA USAHA BUMDES Penyusunan rencana usaha BUMDes penting dibuat sebagai dasar panduan guna menentukan aktivitas usaha kedepan yang menguntungkan. Penyusunan rencana bisnis yang logis dan berdasarkan informasi pasar memungkinkan tujuan BUMDes dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pada dasarnya rencana usaha (business plan) menggambarkan aktivitas usaha yang akan dijalankan pada periode …
Jul 04
LIBIPO – BIMTEK DAN STUDI TIRU TERKAIT PENGELOLAAN STATUS DESA (INDEKS DESA MEMBANGUN) Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga Indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Tujuanya ialah untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; Menyediakan data dan informasi dasar bagi Pembangunan Desa. Kegiatan Pelatihan …
Jul 04
LIBIPO – BIMTEK PENYUSUNAN PERATURAN DESA Upaya dalam mengatur dan mengurus kepentingan dan pelayanan masyarakat, Pemerintahan Desa berhak membuat regulasi sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi kampungnya. Produk Hukum Desa merupakan modal utama dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan alat untuk memperlancar jalannya pemerintahan di Desa serta juga sebagai pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di …
Jul 04
LIBIPO – BIMTEK PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibangun untuk mengelola potensi yang ada di desa secara kolektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Maka dari itu Badan Usaha Milik Desa ini menjadi kekuatan ekonomi baru yang ada di perdesaan. Kini hampir setiap desa di Indonesia sudah memiliki Badan …
Jun 27
LIBIPO – BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) Menurut Hukum, tugas dari Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang biasa disingkat menjadi BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah …
Jun 27
BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERBASIS SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA (SISKEUDES) Pada era Digital, peran pemerintahan desa menjadi semakin krusial dalam mengelola sumber daya dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Pembangunan di tingkat desa tidak hanya membutuhkan keberadaan pemerintahan yang efektif tetapi juga pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, …
Jun 21
LIBIPO-BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA MELALUI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Penerapan prinsip good governance diperlukan peraturan dari tingkat pusat sampai yang paling bawah yaitu desa. Dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, Pemerintahan Desa berhak membuat regulasi sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi. Produk Hukum Desa merupakan modal utama dalam rangka …
