Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintahan Desa

LIBIPO-BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA MELALUI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintahan Desa

Penerapan prinsip good governance diperlukan peraturan dari tingkat pusat sampai yang paling bawah yaitu desa. Dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, Pemerintahan Desa berhak membuat regulasi sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi. Produk Hukum Desa merupakan modal utama dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan alat untuk memperlancar jalannya pemerintahan di Desa serta juga sebagai pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa. Oleh karenanya dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dibentuk regulasi di Desa berupa Produk Hukum Desa yang terdiri dari Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. Dalam penyusunan peraturan desa harus didasarkan oleh Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Di sisi lain, hal yang tak kalah penting adalah pengelolaan keuangan desa. Gagalnya pengelolaan keuangan desa, akan berdampak pada pembangunan di pedesaan, berkaitan dengan dana desa yang jumlahnya cukup besar banyak peraturan-peraturan yang perlu dipahami oleh setiap aparatur Desa tentang tata kelola keuangan, sehingga dibutuhkan sumber daya aparatur yang handal dan profesional yang mampu mengimplementasikan regulasi-regulasi yang ada, sehingga penataan manajemen pemerintahan di desa bisa lebih optimal, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berdaya guna bagi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Maka dengan ini kami: Lembaga Informasi Bina Potensi (LIBIPO) akan melaksanakan Bimtek Nasional Dengan tema : BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA MELALUI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA