Author's posts
Bimtek Legal Drafting Produk Hukum Daerah
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL LEGALISASI, BUDGETING, DAN LEGAL DRAFTING PRODUK HUKUM DAERAH Penyusunan produk hukum daerah merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, tiga aspek krusial yang perlu dipahami secara mendalam adalah legalisasi, budgeting, dan legal drafting. Legalisasi merupakan proses …
Bimtek Penguatan SDM Sekretariat
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) SEKERTARIAT DAN PELAYANAN PRIMA KEPADA PIMPINAN DPRD Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD, penguatan sumber daya manusia menjadi aspek yang sangat penting. SDM yang kompeten, adaptif, dan responsif terhadap perubahan dinamika kerja legislatif merupakan kunci utama dalam mendukung kinerja pimpinan DPRD secara optimal. …
Bimtek Strategi Meningkatkan Reputasi dan Kredibilitas Lembaga
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL STRATEGI EFEKTIF KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN UNTUK MENINGKATKAN REUTASI DAN KREDIBILITAS LEMBAGA Dalam era keterbukaan informasi dan percepatan arus komunikasi, kehumasan (public relations) dan keprotokolan memegang peran strategis dalam membangun serta menjaga citra positif suatu lembaga. Kehumasan tidak hanya berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara lembaga dengan publik, tetapi juga sebagai garda terdepan …
Bimtek Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL PARIWISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA Pariwisata berbasis kearifan lokal dan budaya merupakan pendekatan pembangunan sektor pariwisata yang menempatkan nilai-nilai tradisi, adat istiadat, serta kekayaan budaya masyarakat lokal sebagai daya tarik utama. Dalam konsep ini, pelestarian budaya dan kearifan lokal tidak hanya menjadi unsur pelengkap, tetapi menjadi fondasi utama dalam pengembangan …
Bimtek Kebijakan dan Regulasi Pariwisata
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL KEBIJAKAN DAN REGULASI PARIWISATA Dalam upaya mendorong pertumbuhan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus memperkuat kebijakan serta regulasi di bidang pariwisata. Kebijakan pariwisata nasional diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, pelestarian budaya, serta perlindungan lingkungan hidup. …
Bimtek inovasi Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL INOVASI KEHUMASAN DALAM MENINGKATKAN TRANSPRANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH Dalam era keterbukaan informasi publik yang semakin berkembang, peran kehumasan pemerintah menjadi semakin strategis dan krusial. Inovasi kehumasan diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang dikelola dan disampaikan kepada publik tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mampu membangun kepercayaan masyarakat melalui transparansi dan akuntabilitas. …
Bimtek Pertanggungjawaban Dana Desa
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA (DD) DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana Desa yang bersumber dari APBN dan ADD yang berasal dari APBD kabupaten/kota wajib …
Bimtek Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan pendekatan strategis dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, dan transparansi pemerintahan. Melalui SPBE, seluruh proses pemerintahan—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program dan layanan publik—dilakukan secara …
Bimtek Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA Reformasi birokrasi merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Tujuan utama dari reformasi birokrasi adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat integritas aparatur negara, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Dalam konteks …
Bimtek Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
LIBIPO – BIMTEK NASIONAL PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) merupakan dokumen penting dalam sistem manajemen kinerja aparatur sipil negara (ASN) yang bertujuan untuk mengukur dan menilai capaian kerja individu berdasarkan peran dan tanggung jawab jabatannya. Penyusunan SKP yang tepat menjadi fondasi utama dalam menciptakan budaya kerja yang produktif, akuntabel, dan terarah …










