Author's posts
Bimtek Implementasi Sistem Kapasitas Dan Sistem INA-CBGS
LIBIPO – BIMTEK IMPLEMENTASI SISTEM KAPITASI DAN SISTEM INA-CBGS PADA FASILITAS KESEHATAN Sistem pembayaran dalam sektor pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan layanan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, Sistem Kapitasi dan Sistem INA-CBGs (Classification-Based Groups) telah menjadi sorotan utama dalam upaya transformasi sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Kedua …
Bimtek Perpajakan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
LIBIPO – BIMTEK PENYEDERHANAAN SISTEM PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI DAERAH SESUAI UU NO. 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH. Sejak Januari 2022, Pemerintah Pusat memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UUHKPD). Undang-Undang HKPD akan efektif berlaku pada 5 Januari 2024 dengan terbit dan berlakunya …
Bimtek Nasioanal Pengelolaan Arsip Daerah Berbasis Elektronik
LIBIPO – BIMTEK PENGELOLAAN ARSIP DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN SKPD Pengelolaan Arsip Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan PAE adalah proses pengendalian Arsip Elektronik secara efisien, efektif, dan sistematis yang meliputi pembuatan, penerimaan, penggunaan, penyimpanan, pemeliharaan, alih media, penyusutan, akuisisi, deskripsi, pengolahan, preservasi, akses dan pemanfaatan. Dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan Tata Kearsipan di …
Bimtek Implementasu Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
LIBIPO -BIMTEK IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (ETPD) SESUAI PERMENDAGRI NO. 56 TAHUN 2021 Pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 mengamanatkan pembentukan, keanggotaan, uraian tugas, dan mekanisme kerja tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah provinsi dan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah kabupaten/kota, serta tata cara implementasi elektronifikasi …
Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan
LIBIPO – BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan kewajiban Pemda yang dilakukan oleh Pemda selama satu periode pelaporan untuk menyediakan informasi keuangan daerah yang bermanfaat bagi manajer publik daerah (Kepala Daerah dan DPRD) dalam rangka pengambilan kebijakan fiskal pemerintah daerah. Tujuan …
Bimtek Sosialisasi Aparatur Sipil Negara
LIBIPO – BIMTEK DAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (UU ASN) Pada era perkembangan pemerintahan yang dinamis dan perubahan paradigma pengelolaan kepegawaian di Indonesia, peran Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pelayanan publik. Sejalan dengan dinamika tersebut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang No …
Bimtek Pengelolaan Arsip Di Instansi Daerah
LIBIPO – BIMTEK PEDOMAN PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS DAN MANAJEMEN PENGELOLAAN ARSIP DI INSTANSI PEMERINTAH DAERAH Dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan Tata Kearsipan dan Tata Naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan penataan kearsipan dan penyelenggaraan tata naskah dinas yang efektif dan terpadu sesuai dengan perkembangan teknologi dan peraturan yang berlaku. Keterpaduan …
Bimtek Kearsipan berbasis teknologi informasi
LIBIPO – BIMTEK DIGITALISASI PENYUSUTAN DAN PENYIMPANAN ARSIP BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI Kearsipan berbasis teknologi informasi terdiri dari dua kata kunci, yaitu kearsipan, dan teknologi informasi. Cara yang baik untuk memahami kearsipan berbasis teknologi informasi adalah dimulai dengan memahami isitlah kearsipan, dan teknologi informasi. Selanjutnya, berdasarkan pemahaman yang diperoleh dapat digunakan untuk menarik kesimpulan tentang kearsipan berbasis …
Bimtek Dan Diklat Pedoman Keprotokolan
LIBIPO – BIMTEK DAN DIKLAT PEDOMAN KEPROTOKOLAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 16 TAHUN 2024 Bimtek Dan Diklat Pedoman Keprotokolan Berdasarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2024. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Keprotokolan. Peraturan ini …











